Revolusi Seks Kaum Muda

Dimuat di Harian SUARA MERDEKA, 19 Juni 2008

Revolusi Seks Kaum Muda
Oleh: Edy Firmansyah


Tidak semua revolusi berjalan melalui demonstrasi-demonstrasi yang cenderung berjalan anarkis dan penuh kekerasan. Ada revolusi paling radikal yang bisa berlangsung dengan cara yang paling damai, nyaman, tapi memiliki daya perusak yang tak kalah dasyatnya. Revolusi itu adalah revolusi sex.

Ia tidak lahir melalui indokrinasi kaku, pamplet, propaganda, agitasi, orasi dan semacamnya. Melainkan lewat tehnologi, VCD, DVD, handycam, camera digital dan telepon seluler. Lihat saja, bagaimana publik seakan dibuat ternganga dengan berbagai fenomena yang lahir di kalangan kaum muda belakangan ini. Indonesia telah sampai pada sebuah era di mana produksi tayangan pornografi menempatkan para pemuda sebagai aktor utamanya. Rekaman adegan panas dan mesum ala pelajar kini dapat "dinikmati" dalam berbagai format seperti VCD, DVD atau telepon seluler.

Mulai dari hubungan sex mahasiswa Itenas, kemudian adegan sex pemuda-pemudi Bandung yang beredar dalam bentuk CD yang dikenal dengan judul “Bandung membara”, hingga adegan telanjang beberapa pelajar yang tersebar lewat Hp belakangan ini. Parahnya lagi adegan semacam itu bahkan bisa dinikmati pemuda lainnya yang tinggal di pelosok daerah.

Melihat fenomena diatas mungkin pertanyaan ‘keras’ yang muncul adalah Begitu rusakkah moral generasi muda negeri ini? Atau sudah hancurkah budaya bangsa ini yang dikenal sopan? Ada apa sebenarnya dengan kaum muda kita?

Sebenarnya semakin mudahnya kaum muda terjerat dalam dunia syahwat tak lepas dari lemahnya peran pendidikan. Dalam skala nasional bernama sekolah itu tak dapat mengklaim mampu memberikan daya tahan ekonomi, daya tahan moral bahkan daya tahan nalar sekalipun pada bangsa ini (winarno Surachmad, Kompas 03/02/2000). Sekolah, tepatnya pengajar masih sering menggunakan sistem pengajaran gaya bank; Yakni siswa dianggap tidak bisa apa-apa dan guru sebagai satu-satunya sumber yang mencekoki siswa. Sehingga siswa lebih banyak diam (pola hamba-tuan). Siswa tidak dibantu menjadi kritis dan berpendapat secara bebas menggunakan kemampuannya.

Akibatnya begitu anak lulus maka ia tak bisa langsung bekerja sebab mereka sudah menjadi sangat tergantung. Karena mereka sejak dini terbiasa disuapi ilmu pengetahuan daripada diasah potensi hidupnya untuk menjadi mandiri di dunia nyata. Artinya, banyak energi dari anak muda yang terpendam tanpa dapat tersalurkan secara ’normal.’

Dalam teori dasar psikologi dijelaskan bahwa energi seseorang yang tidak tersalurkan melalui kegiatan (baik fisik maupun intelektual) akan cenderung menjadi destruktif. Sekelompok orang yang tidak dapat menyalurkan energi dalam dirinya melalui kerja-kerja produktif akan cenderung menciptakan kekacauan dalam lingkungannya karena kemampuan yang ada padanya tidak mendapatkan penyaluran secara kreatif dan berguna.(Kleden, 2004).

Beberapa kasus semisal tindak pemerkosaan, pelecehan perempuan di jalan, pemerkosaan bocah perempuan oleh pemuda atau kakak lelaki hingga mengandung merupakan bukti tindakan destruktif kaum muda karena energi yang terpendam itu tersublimasi secara negatif.

Sementara itu kalangan industri justru semakin memperkeruh suasana dengan menformat seks dalam bentuk hedonisme yang muncul dengan berbagai versi. Dalam majalah dan Koran muncul kisah-kisah tante girang, oom senang, gigolo, pereks, ayam kampus dan semacamnya. Sedangkan dalam film, misalnya munculnya film “Virgin”, “ML”, yang merupakan keberanian orang-orang film dalam mengesploitasi sex habis-habisan. Internet juga tak mau ketinggalan memberikan peluang bagi kaum muda mengakses dan menggunduh situs-situs porno.

Benar memang pemerintah kemudian banyak menggelar seminar-seminar mengenai seks bagi remaja untuk meminimalisir prilaku seks bebas di kalangan remaja. Hanya saja hasilnya tidak maksimal, karena tidak menyentuh ke dasar masalah. Artinya seminar tersebut tidak kemudian ditindaklanjuti lebih jauh dengan berbagai pendampingan dan pelatihan-pelatihan bagaimana mengelola energi kaum muda yang penuh dengan curiocity tersebut.

Parahnya lagi negara dan aparatusnya seringkali memberikan gambaran yang kontradiktif tentang seks. Misalnya di tengah maraknya seminar mengenai seks bebas, kaum remaja justru dikejutkan dengan adegan ranjang anggota dewan yang tersiar lewat media massa. Misalnya terkuaknya skandal seks Maria eva dan Yahya Zaini, serta adegan mesum Max Moein. Kita dapat berspekulasi bahwa fenomena semacam itu dapat memicu dorongan seksual yang tidak terkendali. Penelitian-penelitian menunjukkan perilaku sex di luar nikah terjadi karena dorongan dari luar seperti tayangan TV dan keseringan nonton BF.

Karena itu pendidikan seks penting diberikan secara intensif di sekolah-sekolah. Bahkan kalau perlu pendidikan seks dijadikan kurikulum tersendiri. Tentu saja pendidikan itu harus diimbangi dengan pendampingan dan pelatihan bagaimana memanfaatkan energy dalam diri remaja sehingga mampu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena itu pemerintah harus juga melibatkan psikolog, budayawan, sastrawan, bahkan wirausahawan muda yang sukses dalam memberikan pendampingan sebagai agenda utama memotong mata rantai prilaku seks bebas remaja.

Dengan pelatihan dan pendampingan yang intensif potensi dalam diri kaum muda bisa dilejitkan untuk menghasilkan suatu yang kreatif. Sehingga mampu menjadi kotrarevolusi seks kaum muda. Tanpa pendampingan sulit untuk menggali potensi diri. Karena potensi harus digali. Meminjam pernyataan Andrea Hirata dalam ”Laskar Pelangi” bahwa; Bakat main bola seperti Ronaldo mungkin diam-diam dimiliki seorang hidung belang yang tinggal di Rusun Penjaringan. Seorang Karl Marx yang lain bisa saja sekarang sedang menjadi ayam kampus. Atau salah seorang germo di Surabaya ternyata berbakat menjadi komposer besar seperti Zubin Mehta. Semoga! ***

TENTANG PENULIS
**Edy Firmansyah adalah Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy). Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.

Menuju Sastra Nobel

Dimuat di Harian SUARA KARYA, Sabtu 07 Juni 2008

Menuju Sastra Nobel
Oleh: Edy Firmansyah


Sejak Pramodya Ananta Toer meninggal 30 April 2006 silam, kegalauan banyak sastrawan negeri ini hingga sekarang adalah belum adanya sastrawan Indonesia yang menerima hadiah nobel. Meski setiap tahun ada ratusan sastrawan dari seluruh dunia yang diunggulkan mendapatkan Nobel untuk Sastra—meski akhirnya yang terpilih hanya satu orang—tetapi tak satupun sastrawan Indonesia yang disebut-sebut sebagai calon kandidat.

Memang semasa Pramodya Ananta Toer masih hidup, Indonesia boleh berbangga. Sebab dialah satu-satunya sastrawan Indonesia yang berkali-kali dicalonkan untuk mendapatkan hadiah bergengsi dibidang sastra itu. Tapi Pram keburu meninggal. Dan kesempatan seorang putra Indonesia untuk mendapatkan hadih Nobel pun lewat.

Pertanyaan mendasar adalah benarkah ini petunjuk bahwa kualitas manusia Indonesia, terutama yang menjadi sastrawan, atau setidaknya karya-karya mereka masih sangat rendah? Mengapa hanya Pramoedya Ananta Toer yang selalu menjadi wakil Indonesia dalam kandidat peraih Nobel Sastra?

Adalah HB. Jassin, sang Paus Sastra Indonesia, yang mengakui bahwa sastrawan kita harus merasa ‘rendah’ diri dihadapan ‘sastra(wan)’ dunia. Pasalnya, kita masih kekurangan makanan yang bergizi untuk dapat bersaing dalam perebutan hadiah Nobel itu. Apa makanan bergizi itu? Budaya. Hingga saat ini masih sedikit sastrawan Indonesia yang menggarap keunikan budaya sebagai bahan dasar karya-karya mereka. Budaya yang dimaksud adalah keragaman berbagai kebudayaan nusantara yang jumlahnya mencapai ribuan kebudayaan itu yang melebur menjadi satu sebagai budaya Indonesia. Dalam peleburan itu sejatinya budaya Indonesia mampu melahirkan sastra tinggi, yakni sastra mampu menegosiasikan beragam budaya dalam masyarakat. Sastra yang demikian adalah sastra yang mampu mendongrak hegemoni dan menjadi corong bagi masyarakat yang terpinggirkan.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kebudayaan Indonesia yang unik itu dimarjinalkan. Para sastrawan dan budayawan justru lebih memilih budaya eropa sebagai bahan dasar kesusastraan Indonesia. Sastra Indonesia diarahkan untuk publik kelas menengah. Jika ditarik ke belakang akar dari itu semua adalah pengaruh politik kolonial yang berhasil menumpas tumbuhnya kesusastraan nasional yang berbicara tentang kemerdekaan bangsa pada saat itu. Sebagai gantinya, ditumbuhkan kesusastraan berorientasi barat, yang menghembuskan keuniversalan nilai-nilai sastra, sehingga sastra alpa untuk berbicara tentang kemerdekaan dan pembebasan. Pada saat itulah muncul sastra Angkatan Balai Pustaka, yang merupakan cikal bakal kesusastraan Indonesia modern yang sekarang (Arif Budiman, 1985;104)

Padahal berdasarkan pantauan Ajip Rosidi, setiap pengarang dengan latar budaya yang besar pada waktunya secara bergiliran mendapat hadiah Nobel. Demikianlah kita lihat pengarang dengan latar budaya Jepang (Kawabata Yasunari, 1968; Oe Kenzaburo, 1994), dengan latar belakang Arab Islam (Nadjib Mahfudz, 1988), dengan latar belakang budaya Hitam Afrika (Wole Soyinka, 1986), latar belakang budaya Cina (Gao Xingjian), sedangkan dari latar belakang budaya India adalah sastrawan Asia pertama yang memperoleh hadiah Nobel (Rabindranath Tagore, 1913).(Horison XXXXI, 2006;16)

Memang pengarang dari latar belakang budaya Melayu belum ada yang mendapatkan hadiah tersebut. Tapi beberapa sastrawan yang berlatar belakang budaya kerap menjadi kandidat. Pertama, Pram yang menulis dengan bahasa nasionalnya, Indonesia. Kemudian, Frankie Sionik Jose dari Filipina yang menulis dalam bahasa Inggris.

Mengapa Pram? Karena Pram mampu membebaskan diri dan hegemoni kuasa dalam teks-teks sastra. Yakni sastra yang hanya mengagung-agungkan kelas atas atau kasta satria, sedang klas-klas atau kasta-kasta dibawahnya tidak punya peran sama sekali. Dalam pidato tertulisnya saat menerima penghargaan Magsaysay, di Manila, Pram mengatakan bahwa sastra yang dilahirkan dalam pangkuan kekuasaan dan berfungsi memangku kekuasaan semacam itu, langsung menggiring pembaca pada sastra hiburan, memberikan umpan pada impian-impian naluri purba pada pembacanya. Sejalan dengan Machiavelli, sastra demikian menjadi bagian alat tak langsung kekuasaan agar masyarakat tak punya perhatian pada kekuasaan negara. Singkatnya, agar masyarakat tidak berpolitik, tidak mengindahkan politik. Sastra dari kelompok kedua ini membawa pembacanya berhenti di tempat. Dan Pram memilih untuk tidak berpihak pada sastra seamcam itu.

Sehingga tak heran jika karya Pramoedya Ananta Toer meski sarat kritik—terutama terhadap budaya Jawa yang dominan—tapi nuansa humanisme menjalar disetiap halaman-halamannya, lengkap dengan berbagai kompeksitas nation pada zamannya. Dengan kata lain, sastra Pram adalah sastra yang menghadirkan kenyataan sejarah. Dan apa yang disebut kenyataan di Indonesia, memang cukup memojokkan kelas menengah. Sebab mereka mapan diatas penderitaan.(Seno Gumira Adjidarma, 2005;24). Makanya jangan heran jika karya Pram di Indonesia justru dilarang dibaca khalayak. Sementara di luar Indonesia karya-karya Pram justru menjadi rujukan utama untuk memahami kesejarahan Indonesia.

Karenanya selama sastra Indonesia masih mengelus-elus pantat kelas menengah dan kaum mapan, sehingga karya yang lahir bagaikan opera sabun dan hiruk pikuk cinta yang tidak masuk akal, jangan harap Sastra(wan) Indonesia mampu meraih Nobel.

**Tentang PENULIS
Edy Firmansyah Adalah Esais. Pengelola SBK (Sanggar Bermain Kata). Alumnus Universitas Jember.

Hasrat Parpol dan Akseptabilitas Publik

Dimuat di Harian JOGLOSEMAR, 03 Juni 2008

Hasrat Parpol & Akseptabilitas Publik
Oleh Edy Firmansyah

Akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan dari 64 partai politik (parpol) yang mengembalikan berkas pendaftaran calon peserta Pemilihan Umum (pemilu) 2009, 13 di antaranya tidak lolos verifikasi administrasi. Ini artinya sebanyak 35 parpol boleh mengikuti tahap selanjutnya, yakni verifikasi faktual. Sedangkan 16 parpol yang memiliki kursi di DPR langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Keputusan tersebut tentu saja membuat kecewa 13 parpol yang tidak lolos administrasi sebagai calon peserta pemilu 2009. Bahkan tak sedikit dari parpol yang tidak lolos menganggap proses verifikasi yang dilakukan KPU cacat dan tidak fair (Kompas, 1/6/08).

Kekecewaan itu memang dapat dimaklumi. Sudah banyak dana, waktu dan pikiran yang dikeluarkan partai-partai yang tidak lolos itu. Tapi apa boleh buat, kebebasan bersyarat —mendirikan partai—selalu mengandung konsekuensi; lolos atau tidak lolos. Dengan kata lain, kebebasan berpolitik bukanlah kekebebasan dalam pengertian yang filosofis.

Namun tulisan ini tidak akan terlalu jauh membahas mengenai kekecewaan parpol yang tidak lolos itu. Tulisan ini justru hendak menganalisa mengapa begitu banyaknya partai politik yang hendak terlibat menjadi peserta pemilu 2009? Meski bukan keputusan yang diambil KPU bukanlah keputusan final, lolosnya 51 parpol setidaknya menjadi isyarat mengenai hal itu. Apakah ini semakin menunjukkan betapa demokrasi semakin dimaknai secara obyektif dan cerdas oleh sebagian masyarakat, ataukah fenomena itu hanyalah bentuk dari ambisi politik kaum elite dan politisi busuk untuk terus menancapkan kuku kekuasaannya di negeri ini?

Peluang Demokrasi
Sulit untuk memberikan jawaban pasti untuk pertanyaan itu. Tapi setidaknya banyaknya parpol yang hendak bertarung dalam pemilu 2009 semakin membuka mata kita bahwa masalah di negeri ini, mulai dari kemiskinan, pengangguran, korupsi, nepotisme dan pelanggaran HAM ternyata tak hanya melulu urusan sosial, budaya dan agama saja. Politik juga punya andil untuk mengatasi itu semua. Tapi seberapa besar peluang demokrasi untuk mengakhiri krisis di negeri ini?

Ternyata dalam sejarahnya demokrasi selalu memiliki dua wajah. Cantik dan menyeramkan. Persis seperti judul sebuah film Beauty and The Beast. Cantik jika, demokrasi mampu menghasilkan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Penelitian Przeworski dan Limongi (1997) terhadap ratusan rezim otoriter dan demokratis selama tahun 1950-1990 menunjukkan ada keterkaitan erat antara kesejahteraan dan usia demokrasi. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan, semakin lama demokrasi bertahan.

Sebaliknya, demokrasi bisa sangat menyeramkan. Semenjak kemunculan pertama kali kira-kira lima abad sebelum tarikh Masehi dalam masa Yunani Antik di Kota Athena, demokrasi sudah menimbulkan banyak keraguan dari berbagai kalangan. Dan salah satu di antara pihak yang ragu —bahkan cenderung menolak— akan proses demokrasi adalah Socrates.

Menurut Socrates, demokrasi memungkinkan suatu negara diperintah oleh orang-orang yang tidak prorakyat, hanya karena mendapat banyak dukungan. Hal ini karena para pemilih cenderung memberikan suaranya pada orang-orang yang disukai, bukan pada orang-orang yang kompeten. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan justru mengesampingkan nasib kaum marjinal ini.

Parahnya lagi, di negara-negara dengan jumlah penduduk miskin banyak, tingkat pendidikan rendah, angka buta aksara tinggi, institusi sosial-politik lemah, demokrasi gampang dimanipulasi oleh elite-elite politik oportunis dan pemimpin despotik yang menawarkan janji-janji populis agar bisa terpilih sebagai wakil rakyat di parlemen atau pejabat pemerintahan. Namun, setelah terpilih terbukalah kedok aslinya. Bahwa tujuan para elite politik dan para pemimpin despotik itu merebut kekuasaan tak lain hanya untuk kepentingan pribadi (memperluas kekuasaan, mencari keuntungan ekonomi, menumpuk materi). Dengan tanpa rasa iba, mereka meninggalkan rakyat yang terus berkubang dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Eskapisme Kemiskinan
Dengan kata lain, demokrasi tak ubahnya ”mesin pencetak uang” untuk membeli suara dalam pemilu sehingga proses manipulasi demokrasi berlangsung mengikuti kalender lima tahunan. Yang terjadi kemudian eskapisme kemiskinan yang berujung pada tindakan banal. Lihat saja, tindak kriminal, teror, penganiayaan, kekerasan dan konflik yang terus menjadi berita sehari-hari di negeri ini pemicu utamanya lebih disebabkan oleh kemiskinan. Dan itu akan terus berlangsung selama demokrasi belum mampu menghasilkan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan demokrasi bisa meregang nyawa.

Tentu saja harapan kita semua adalah demokrasi dengan wajah cantik. Tiap pemilu, baik Pilkada, Pilgub hingga Pilpres yang berlangsung harus mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas tinggi, memiliki dukungan yang luas dan berpihak pada rakyat. Sebab dengan pemimpin-pemimpin yang demikian, kesejahteraan yang merata tak lagi sekadar mimpi.

Adalah tugas aktivis, mahasiswa, LSM partai politik yang progresif dan memiliki wacana pembebasan rakyat untuk terus mendidik rakyat agar cerdas tidak hanya secara didaktis melainkan juga secara politik. Hanya dengan cerdas secara politik peluang para politisi busuk untuk memanipulasi demokrasi semikin tipis. Dan kesejahteraan di negeri ini bukan hanya mimpi. Semoga!

Tentang Penulis

Edy Firmansyah adalah peneliti pada Institute of Reasearch Social Politic and Democracy (Irsod), Alumnus FISIP Universitas Jember.