Membongkar Hegemoni Media

Dimuat di KPO Bali, Edisi 1-15 September 2008

Membongkar Hegemoni Media
Oleh Edy Firmansyah

Judul : Membongkar Kuasa Media
Penulis : Ziauddin Sardar
Penerbit : Resist Book, Yogyakarta
Cetakan : I, Juli 2008
Tebal : 178 Halaman

Tak seorangpun bisa lepas dari jeratan kuasa media. Berdasarkan riset, rata-rata manusia di era mondial ini menghabiskan lebih dari 15 tahun dalam kehidupan untuk menonton televisi, film, video, membaca surat kabar, mendengarkan radio dan berselancat di internet. Artinya, manusia menghabiskan sepertiga dari hidupnya dengan membenamkan diri dalam media. Sehingga kemampuan berbicara, berpikir, berhubungan dengan orang lain, bahkan mimpi dan kesadaran akan identitasnya sendiri dibentuk oleh media.

Padahal tak semua tayangan dan isi media memberikan pengetahuan dan wawasan baru sebagai upaya manusia mengembangkan diri. Pasalnya akumulasi media di tangan beberapa korporasi justru lebih mempertimbangkan bagaimana mendapatkan laba sebesar-besarnya di tengah ketatnya persaingan antar media. Makanya tak heran demi mengejar popularitas dan menjadi media nomer satu yang paling diminati pemirsanya mereka malah menayangkan acara yang nyaris penuh dengan fatamorgana, hiperealitas dan bertendensi mengeksploitasi pemirsa.

Bagi penikmat media yang tidak memiliki pertahanan diri yang kokoh, maka dihadapan media, manusia akan mudah—meminjam penjelasan Yasraf Amir Piliang—dipaksa tenggelam dalam wacana simulasi. Dimana perbedaan antara yang ‘nyata’ dan ‘fantasi’ atau yang ‘benar’ dan ‘palsu’ menjadi sangat tipis. Sehingga manusia dipaksa hidup dalam ruang ‘khayali yang nyata.’ Karenanya isi tayangan dan pemberitaan media tak kalah ampuhnya dengan pelajaran sejarah atau etika di sekolah yang menawarkan informasi dan membentuk sikap dan gaya hidup.

Karena itu, menurut Ziauddin Sardar, penulis buku Membongkar Kuasa Media ini, satu-satunya cara agar kita tidak dimangsa media adalah kita harus memandang aktivitas kia sendiri secara kreatif dan menjadi pengguna media yang kritis. Artinya, memahami konsep bahwa tidak semua yang bacaan di suat kabar atau tayangan televisi dapat dipercaya begitu saja. Karena sebagian yang kita lihat di televisi merupakan masalah politik, sebagian lagi sebagai sastra dan sebagian masalah sosiologi.

Bahkan Sardar pada awal pembuka buku ini memberikan amaran bahwa studi media penting diajarkan pada anak-anak di sekolah dasar. Kalau perlu dijadikan sebagai kurikulum reguler di sekolah. Kita harus memastikan bahwa anak-anak selayaknya diberikan alat untuk mengembangkan ketrampilan memandang sesuatu dengan kritis sejak usia dini.

Mengapa? Karena penikmat media (terutama teevisi) yang paling rapuh tentu saja anak-anak. Betapa tidak, berdasarkan data anak usia SD-SM (7-15 tahun), mengisi waktu 30-35 jam seminggu untuk menonton televisi. Padahal isi tontonan televisi sebagian besar berisi sinetron. Alih-alih isi dan cerita sinetron mendidik, menurut yayasan pengembangan Media Anak, sepanjang 2006-2007 adegan kekerasan dan seks sangat dominan dalam sinetron. Celakanya, sulit sekali menghapus sinetron dari daftar tayangan televisi. Pasalnya, tayangan ini memang kerap memperoleh rating tinggi, yang menarik minat pengiklan, yang menyedot lebih 60 persen belanja iklan nasional.

Dan sekali lagi, anak-anak paling mudah menjadi mangsa iklan. Menurut Sardar, salah satu contoh klasik tentang ’kekuatan rengekan’ yang dikaitkan dengan gaya hidup sehat bagi anak-anak dan menempatkan orang tua di posisi yang mudah untuk dipengaruhi adalah Iklan Sunny Delight di Amerika. Dalam iklan tersebut disebutkan bahwa minuman itu mengandung vitamin A, B (1 dan 6) dan C. Para orang tua berpikir minuman tersebut lebih sehati daripada merk konvensional seperti coke dan Pepsi. Karenanya kemudian minuman tersebut laris keras. Bahkan ibu-ibu di Amerika membekalkan minuman itu dalam kota makan siang anak-anaknya. Padahal berdasarkan badan Pengawas makanan Sunny Delight justru sarat dengan bahan pengental, pewarna dan perasa makanan yang membuatnya terlihat seperti jus buah (hal.15-16). Dengan kata lain, semua yang ditayangkan iklan hanyalah trik pemasaran belaka hanya agar masyarakat terus tenggelam dalam budaya konsumerisme.

Hal itu dilakukan agar kaum kapitalis dapat terus mempertahankan hegemoninya dan mencegah krisis produksi terjadi. Krisis produksi yang dimaksud adalah menumpuknya barang produksi di gudang karena konsumen mulai jenuh. Nah, dengan menggunakan media para kapitalis mampu meng-indokrinasi dan memanipulasi publik dan mendorong masyarakat tenggelam dalam kesadaran palsu tanpa pernah menyadarinya.

Barangkali karena juga ditujukan sebagai pengetahuan dasar anak-anak mengenai media, buku ini tidak seperti buku studi media umumnya. Buku studi media tergolong ’berat’ dan sulit dicerna karena analisanya yang kompleks. Sebab menganalisa media adalah menyuguhkan relasi terselubung antara media, ideologi pengetahuan dan kekuasaan. Namun dalam buku ini kita justru diajak menjelajah sejarah media, industri media, riset-riset media, ekploitasi perempuan dalam media hingga menelaah bagaimana audiens dibentuk oleh media dan pada gilirannya menginterpretasikan isi dan makna dalam representasi media tanpa perlu mengerutkan dahi. Sebab buku membongkar kuasa media ini disuguhkan dalam bentuk komik.

Disamping itu, meski buku ini merupakan tinjauan kritis terhadap media, ternyata isinya tidak dijejali dengan bahasa yang provokasi sehingga pesan yang hendak disampaikan buku ini mudah dicerna bahkan oleh pembaca awam sekalipun. Karenanya buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang memiliki perhatian terhadap kekuasaan, pengaruh dan perkembangan media.


TENTANG PENULIS
**Edy Firmansyah adalah Pustakawan di Sanggar Bermain Kata (SBK), Madura. Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy), Jakarta. Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.

Optimalisasi Zakat dan Wajah Pendidikan

Dimuat di Harian JOGLOSEMAR, 12 September 2008


Optimalisasi Zakat & Wajah Pendidikan
Oleh Edy Firmansyah

Pendidikan yang sejatinya menjadi pilar membangun peradaban sebuah bangsa ternyata belum mendapat perhatian serius di negeri ini. Buktinya, masih banyak anak-anak dari keluarga miskin tidak bisa bersekolah atau harus putus sekolah, hanya gara-gara tidak bisa membayar biaya sekolah.

Berdasarkan data Depertemen Pendidikan Nasional, sedikitnya 7,2 juta anak Indonesia tidak mampu merasakan bangku sekolah, terdiri dari 4,2 juta siswa SLTP dan 2,9 juta siswa SD dan SLTA. Sedangkan menurut data dari Pusat Informatika Balitbang Depdiknas menyatakan rata-rata angka putus sekolah SD (APS-SD) nasional sebesar 3,57 persen atau sekitar 940.438 siswa, rata-rata angka putus sekolah SLTP (APS-SLTP) di tingkat nasional sebesar 7,66 persen atau 429.555 siswa. Ini artinya lebih besar dari APS-SD meski lebih kecil dalam kuantitas.

Tragisnya lagi, beberapa di antara anak-anak keluarga miskin itu terpaksa nekat bunuh diri gara-gara tak mampu memenuhi biaya pendidikan. Masih ingat tragedi Miftahul Jannah, anak kelas VI SDN Karangsemande, Gresik, yang memilih gantung diri daripada harus memanggung malu karena tidak bisa membayar iuran study tour? Atau kisah Yanto (13), yang terselamatkan dari usaha gantung diri karena malu tidak bisa membayar iuran ekstrakulikuler sebesar Rp 2.500?

Benar memang pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapi fenomena tersebut. Di beberapa daerah sudah muncul inisiatif dari pemerintah untuk menekan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah-sekolah negeri menjadi serendah mungkin. Bahkan ada yang mengratiskan SPP untuk sekolah negeri.

Namun kebijakan semacam itu belum menyentuh pada akar masalah kesulitan pendanaan pendidikan keluarga miskin. Di Jakarta, misalnya, meski sebagian besar warga miskin sudah mendengar tentang kebijakan pemerintah daerah yang menggratiskan SPP, namun mereka masih khawatir tidak bisa membiayai sekolah anak-anaknya (Kompas, 13/6/07). Maklum, meski SPP sudah digratiskan toh sekolah masih dapat menarik berbagai macam pungutan dari siswa. Mulai dari jual-beli seragam, buku pelajaran dan lainnya.

Nah, apakah kisah duka kaum dhuafa dalam memperoleh pendidikan yang layak akan terus berlanjut? Sebenarnya tidak. Masalah pendanaan pendidikan bagi kaum marginal bisa diatasi dengan pengalokasikan zakat secara optimal. Alternaitf pilihan tersebut cukup obyektif mengingat jumlah masyarakat muslim di Indonesia cukup besar.

Menurut Khamami Zada (2003), zakat dalam ajaran Islam memiliki dua makna, teologis-individual dan sosial. Makna pertama menyucikan harta dan jiwa. Penyucian harta dan jiwa bermakna teologis-individual bagi seseorang yang menunaikan zakat untuk mereka yang berhak. Jika makna ini dipedomani, ibadah zakat hanya berdampak individual, yakni hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya. Makna pertama lebih berdimensi individual, menyucikan harta dan jiwa untuk mendapat keberkahan.

Makna kedua memiliki dimensi sosial, yakni ikut mengentaskan kemiskinan, kefakiran, dan ketidakadilan ekonomi demi keadilan sosial. Karena dengan membayar zakat terjadi sirkulasi kekayaan di masyarakat, yang tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, tetapi juga orang miskin.

Kemiskinan Struktural
Sebagai dimensi sosial tentu saja pertama-tama dan terutama diperuntukkan bagi golongan fakir-miskin serta mereka yang berada dalam kesulitan hidup seperti al-riqab (mereka yang terbelenggu, yakni, para budak; dalam istilah modern dapat berarti mereka yang terkungkung oleh ”kemiskinan struktural”) dan al-gharimun (mereka yang terbeban berat hutang), serta ibn al-sabil (orang yang telantar dalam perjalanan), demi usaha ikut meringankan beban hidup mereka.

Tentu saja zakat yang dimaksud bukan sekadar mengeluarkan 2,5 kilogram beras, atau membagi-bagikan uang untuk memenuhi zakat mal setahun sekali. Artinya zakat yang dialokasikan untuk dana pendidikan adalah zakat yang bersifat kontinyuitas. Dengan kata lain tidak tidak berhenti pada periode Ramadan dan Syawal saja serta terbatas pada aturan fikiah sebesar dua setengah kilogram beras.

Yang dibutuhkan mayoritas masyarakat miskin negeri ini adalah uluran tangan agar anak-anaknya dapat memperoleh haknya bersekolah secara layak. Bagi masyarakat miskin, pendidikan boleh jadi menjadi satu-satunya peluang untuk memperbaiki nasib. Mereka berharap besar mampu menyekolahkan anak-anaknya agar generasi penerus mereka tidak lagi terjerembab dalam lembah kemiskinan. ”Jangan jadi seperti bapak, Nak. Kamu harus sekolah yang tinggi agar masa depanmu cerah di kemudian hari,” begitu pesan para orangtua keluarga miskin pada anak-anaknya yang mulai memasuki usia sekolah.

Karenanya ketika sistem pendidikan di negara kita cenderung meningkat semakin mahal, maka menjadi kewajiban orang kaya agar mau berderma bagi mereka yang miskin meskipun bukan di bulan Ramadan dan Syawal. Bagaimana bentuk penyalurannya? Misalnya para penderma dan pengelola zakat bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan dapat menciptakan sekolah-sekolah unggulan yang memungkinkan berkesempatan menyekolahkan pula anak didik tak mampu, namun bersemangat tinggi. Penggalangan dana melalui upaya ini adalah pengokoh lain bagi terselenggaranya usaha bersama agar kaum Muslim bersedia peduli pada sistem pendidikannya sendiri. Model pengelolaan zakat semacam ini saya rasa cukup efektif dan tepat daripada hanya berbagi zakat dengan cara mengundang masyarakat miskin, kemudian membagikan sejumlah uang.

Oleh karena itu zakat fitrah harus diberi substansi lebih lanjut dan lebih besar dalam seluruh aspek hidup kita sepanjang tahun, berupa komitmen batin serta usaha mewujudkan masyarakat yang sebaik-baiknya, yang berintikan nilai keadilan sosial. Yang nantinya berujung pada kesejahteraan bagi semua.


Penulis adalah Direktur People Education Care Institute (PECI) dan Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy).

Memahami Kendala Keterpinggiran Sastra

Dimuat di SURABAYA POST, 7 September 2008

Oleh: Edy Firmansyah

Perkembangan sastra kian hari kian memprihatinkan. Bahkan di sekolah yang sejatinya merupakan lahan subur bagi tumbuh kembangnya sastra, sastra justru semakin terpinggirkan.

Keterpinggiran sastra disekolah disebabkan oleh setidaknya dua hal yang fundamental. Pertama, rendahnya intelektualitas guru pengajar bahasa dan sastra Indonesia. Kondisi ini tentu saja berimbas pada rendahnya metode mengajar. Jamak diketahui bahwa menjadi guru—yang notabene PNS—adalah pilihan banyak orang di negeri ini. Meski demikian, pilihan menjadi guru bukan pilihan yang utama. Melainkan sebuah pilihan terakhir. Artinya banyak orang menjadi guru bukan karena cita-cita. Melainkan karena sudah tidak lagi terserap dalam dunia kerja yang diidam-idamkan karena ketatnya persaingan. ”Daripada ngganggur, mending mengajar” begitu komentar mereka barangkali.

Akibatnya ketika diterima dan mulai mengajar, mereka tak mau ambil pusing perihal sastra dan metode mengajar yang sesuai dengan karakterisitk lokal. Yang penting mengajar dan dapat gaji. Dan cara yang paling gampang dalam mengajar adalah tenggelam dalam antagonisme pendidikan ”gaya bank”; guru mengajar, murid diajar; guru bicara, murid mendengarkan; guru mengatur, murid diatur; guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti, guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri. Yang terjadi kemudian dalam pelajaran bahasa dan sastra tidak dikembangkan dialog, yang ada monolog. Tak ada kreatifitas, yang ada hanya hafalan. Tak ada orisinalitas, yang ada hanyalah peniruan dan pembajakan.

Benar memang tak sedikit siswa yang mengenal novel-novel sastra seperti Sengsara Membawa Nikmat, Di Bawah Lindungan Ka’bah, Belenggu, Bumi Manusia dan sebagainya. tapi bukan atas kemauan siswa, melainkan karena mereka ‘terpaksa’ atau mungkin ‘dipaksa’ menghafal beberapa sinopsis dari beberapa karya yang benar-benar singkat yang ada dalam buku pelajaran oleh guru sastra mereka, karena dikhawatirkan muncul ketika ujian. Dengan kata lain, sastra hanyalah aktivitas menghafal, mencatat, lalu ujian dan selesai. Dengan metode yang hampir sama dari tahun ke tahun dari generasi kegenerasi. Sehingga minat terhadap dunia sastra benar-benar tak terlintas di benak kebanyakan generasi kita.

Makanya jangan heran jika kita kerap kesulitan menemukan guru bahasa dan sastra Indonesia yang mampu mengapresiasi sastra dengan baik. Padahal kita tahu untuk menulis cerpen, puisi dan esai sastra diperlukan seperangkat pengetahuan tertentu. Dan semua itu tidak bisa didapat hanya dengan menghafal buku teks pelajaran, melainkan harus diperluas lagi dengan menambah wawasan dengan banyak membaca literatur sastra.

Kendala berikutnya yang tak kalah tragisnya adalah tidak adanya perpustakaan yang representatif untuk mengembangkan sastra di sekolah. Benar memang pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang tentang perpustakaan beberapa waktu lalu, yang mewajibkan sekolah memiliki perpustakaan dan mengalokasikan dana perpustakaan paling sedikit 5 persen dari belanja operasional sekolah. Tapi pihak sekolah justru enggan menyiapkan dana khusus untuk perpustakaan. Mereka justru lebih memprioritaskan pembangunan gedung olah raga atau aula.

Kondisi diatas masih diperparah dengan dipangkasnya anggaran untuk perpustakaan sebagai dampak dari pemotongan anggaran pendidikan sebesar 10 persen. Akibatnya, bantuan rintisan dan penguatan taman bacaan masyarakat sebesar sektiar Rp. 41 miliar di 33 proponsi dengan target awal sekitar 2.250 lembaga terancam batal. Sedangkan pengadaan sebanyak 143 taman bacaan masyarakat layanan khusus bersifat mobile tidak jadi dilaksanakan lantaran anggarannya yang sebesar Rp 46 miliar terpangkas seluruhnya. (Kompas, 21/04/08)

Padahal perpustakaan adalah jantung ilmu pengetahuan. Sejarah telah membuktikan betapa perpustakaan mampu melahirkan sastrawan-sastrawan besar. Pramoedya Ananta Toer, Mochtar Lubis, Sutan Takdir Alisjahbana, Chairil Anwar, Goenawan Mohammad dan banyak lagi tak akan mungkin memiliki pemikiran brilian yang mampu memberikan perspektif baru dalam sastra jika tidak ditunjang oleh buku-buku.

Karena itu agar pembelajaran sastra berbasis lokal dapat berjalan efektif pihak sekolah harus mengoptimalkan dua kelemahan diatas. Tenaga pengajar sastra yang mumpuni serta perpustakaan yang kaya buku. Barangkali melibatkan sastrawan atau budayawan lokal untuk terlibat dalam pelajaran bahasa dan sastra Indonesia penting untuk dipertimbangkan. Sebab dengan melibatkan sastrawan, siswa akan mendapatkan pelajaran sastra langsung dari ahlinya. Bahkan kalau perlu merekrut mereka menjadi guru tetap (PNS, red) juga merupakan keputusan bijak. Bukankah sudah menjadi rahasia umum kalau kebanyakan sastrawan dan seniman kerap tidak memiliki pekerjaan tetap?

Dan yang tak kalah pentingnya adalah mengembangkan perpustakaan sekolah. Sebab dalam perpustakaan tak hanya tersimpan informasi dan ilmu pengetahuan. Tetapi juga peradaban, motivasi, kepribadian, dan pedoman hidup. Tanpa perpustakaan yang kaya buku mustahil siswa mampu melejitkan kemampuan berpikirnya terutama dalam hal pengembangan sastra. Sebab dengan buku-buku sastra yang amat terbatas kita hanya menghasilkan kemajuan-kemajuan kecil. Dengan kondisi demikian sastra akan tetap terpinggirkan. Bahkan ditempat yang sebenarnya paling subur dalam membiakkan sastra bernama sekolah itu. Bagaimana menurut anda?

TENTANG PENULIS

*Edy Firmansyah adalah Pengelola Sanggar Bermain Kata (SBK), Madura. Direktur People Education Care Institute (PECI) Surabaya. Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.