Dimuat di Harian RADAR SURABAYA, 11 Oktober 2008
Oleh: Edy Firmansyah
Tujuan utama memperingati Hari kesehatan Jiwa Dunia yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober adalah mengatasi masalah gangguan kejiwaan yang melanda manusia di dunia khususnya di Indonesia. Pasalnya, masalah gangguan-gangguan kesehatan jiwa dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2001, paling tidak satu dari empat orang di dunia atau sekitar 450 juta orang terganggu jiwanya. Parahnya lagi, di negara-negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia, gangguan kejiwaan yang kerap menjangkiti masyarakat adalah masalah psikotik yang salah satu bentuknya adalah skizofenia, yaitu gangguan pada proses pikir, emosi dan prilaku dengan gejala kemunduran di bidang sosial, pekerjaan dan hubungan interpersonal. Gejalanya adalah maraknya tindak kriminalitas seperti pencurian, perampokan, pencopetan yang disertai dengan kekerasan bahkan penghilangan nyawa.
Di Jawa Timur saja misalnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini kasus kriminalitas berupa pembunuhan rata-rata mencapai diatas 150 kejadian. Selain pembunuhan, kasus penganiayaan berat yang sering mengakibatkan korbannya mengalami luka permanent atau cacat mencapai lebih dari 1.000 kasus. Yang paling gres adalah tragedi pembunuhan berantai yang dilakukan Very Idam Henyansyah alias Ryan, si Jagal dari Jombang. Ia dengan begitu sadis tega menghabisi 10 nyawa hanya demi mengejar status ‘kaya’.
Sebelum kasus Ryan terkuak, publik Jatim juga pernah dikejutkan kasus terbunuhnya satu keluarga yang dilakukan Sumiarsih dan keluarnya serta pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Astini di Surabaya. Banyak kalangan yang menuding faktor ekonomi yang kerap menjadi pemicu terjadinya pembunuhan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil tes psikologis yang menyatakan Ryan dalam keadaan sehat tanpa gangguan jiwa. Artinya apa yang dilakukan Ryan tak lebih karena faktor ekonomis. Dengan kata lain, Semakin tinggi biaya hidup membuat banyak orang menghalalkan segala cara untuk menutupi kebutuhan. Dan masyarakat yang terjepit secara ekonomi adalah yang paling mudah melakukan kekerasan. Terlebih lagi, ditengah kondisi serba sulit seperti saat ini masyarakat terus saja dibanjiri iklan-iklan bernada konsumtif yang memaksa alam bawah sadar seseorang untuk terus berbelanja.
Faktor Psikologis
Tetapi ada yang luput dari perhatian publik manakala menganalisa maraknya kasus kejahatan yang berakhir dengan pembunuhan di masyarakat, yakni faktor psikologis. Manusia-manusia yang memiliki psikologis yang stabil tidak akan berbuat tindakan nir kemanusiaan separah apapun kondisi hidup menekannya. Bahkan mereka terus mencari cara keluar dari belitan ekonomi. Sebaliknya, manusia dengan psikologis yang labil cenderung menjadi destruktif manakala dihadapi pada tekanan hidup.
Meski demikian tak semua masyarakat miskin cenderung memiliki psikologi yang labil. Banyak orang-orang miskin yang berhasil meraih kesuksesan ditengah himpitan ekonomi. Kisah inpiratif dalam novel Laskar Pelangi yang ditulis Andrea Hirata, merupakan sedikit bukti betapa masyarakat miskin ternyata mampu menjawab tekanan ekonomi dengan semangat dan kerja keras.
Apa yang membuat mereka mampu menjawab tantangan hidup dengan gemilang? Pendidikan orang tua. Orang tua yang sejati adalah orang tua yang berhasil menanamkan kejujuran, kebersahajaan, kasih sayang dan harapan pada anak-anaknya ditengah berbagai tekanan hidup. Sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang tangguh, dan mampu mempertahankan hidup dengan cara yang manusiawi bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Anak-anak yang telah memiliki pijakan psikologis yang mapan akan terus berusaha tak kenal menyerah. Bukan hanya sekedar mempertahankan hidup, melainkan juga terus mengasah semangat agar tetap hidup.
Kondisi yang demikian akan melahirkan anak-anak yang memiliki ketenangan batin yang matang. Dan ketenangan jiwa sangat penting bagi sebuah penemuan dan proses kreatifitas. Pribadi yang kreatif ialah jiwa yang berani berhadapan dengan diri sendiri dan melakukan penjelajahan. Hal itu tentunya hanya bisa dilakukan oleh jiwa-jiwa yang tenang, kreatif dan reflektif, bukannya pribadi-pribadi yang tergesa-gesa dan dalam keadaan tegang, atau dalam keadaan terhimpit oleh tekanan-tekanan akibat dari metode pendidikan orang tua yang menekan.
Menciptakan Generasi Nir Kekerasan
Menghasilkan anak-anak yang tangguh secara psikologis tak bisa dilakukan dengan pendidikan yang otoriter, sadis dan kurang humanis. Pernyataan Dorothy Law Nolte berikut ini setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana membangun manusia-manusia yang nir kekerasan;
Jika anak dibesarkan dengan celaaan, maka ia belajar memaki.
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi.
Jika anak dibesarkan dengan hinaan, maka ia belajar menyesali diri.
Jika anak dibesarkan dengan dorongan, maka ia belajar percaya diri.
Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar menaruh kepercayaan.
Jika anak dibesarkan dengan perlakukan yang baik, maka ia belajar berlaku adil
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia akan menemukan cinta dalam kehidupannya.
Begitulah anak selalu belajar dalam kehidupannya.
Melalu pernyataan Dorothy Law Nolte diatas setidaknya dalam memberikan gambaran bahwa orang dewasa yang pernah menjadi korban penyiksaan di masa kecilnya mungkin saja melampiaskan rasa frustasinya kepada lingkungan sosialnya atau kepada orang-orang yang pada awalnya ia cintai. Prilaku sadis yang dilakukan Ryan, Sumiarsih bahkan Astini kalau mau ditelisik lebih jauh menggunakan psikoanalisa akan terkuak bahwa mereka hidup mereka ketika kanak-kanak amat tidak menyenangkan dan penuh amarah. Sebab dalam analisa Freud, ahli psikologi analis, pengalaman traumatis yang dialami seseorang akan tersimpan jauh di alam bawah sadar seseorang dan dalam kondisi tertekan akan menciptakan prilaku menyimpang melebihi dari efek trauma yang pernah dialaminya.
Karena itu menciptakan masyarakat nir kekerasan harus dimulai melalui pendidikan. Pendidikan yang tidak diskriminatif, yang tidak membeda-bedakan peserta didik berdasarkan status sosial dan anti segala bentuk kekerasan merupakan cerminan dari pendidikan bermutu. Selama pendidikan tidak bersikap humanis maka masyarakat kita akan terus dikelilingi orang-orang dengan gangguan jiwa.
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Direktur People’s Education Care Institute (PECI) Surabaya. Peneliti pada IRSOD (Institute of Reasearch Social Politic and Democracy). Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.
Sabtu, 11 Oktober 2008
Gangguan Jiwa dan Pendidikan Nir Kekerasan
Membaca Anomali Sosial Kemiskinan
Dimuat di SUARA KARYA, 10 Oktober 2008
Oleh: Edy Firmansyah
Masalah kemiskinan di negeri ini kian hari kian memprihatinkan. Tengok saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Juni 2007 angka kemiskinan masih berada pada angka 37,17 juta atau 17,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu, angka pengangguran terbuka hingga Juni 2007 berkisar pada angka 10,6 juta orang (9,8 persen). Angka ini relatif belum banyak berubah dari angka tahun 2005.
Bahkan, dengan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 28,6 persen, beberapa waktu yang lalu, yang berdampak pada melonjaknya harga seluruh komoditas, itu jelas menambah deretan panjang kemiskinan. Sebab, dengan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, transaksi antarkota, antarprovinsi, dan antarpulau dipastikan turun drastis, bahkan bisa berhenti total. 
Imbas dari semua ini, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi peristiwa yang tak terelakkan. Angka pengangguran juga melonjak drastis. Angka kemiskinan pun hampir bisa dipastikan meningkat tajam. Inilah kenyataan yang terjadi pada saat ini.
Kondisi sosial ekonomi semacam ini merupakan faktor utama terjadinya anomali sosial. Menurut Durkhaem, anomali sosial timbul akibat tidak imbangnya kondisi sosial ekonomi di masyarakat, yakni antara pendapatan dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi tidak seimbang. Di tingkatan gunung es, anomali sosial mulai dapat kita saksikan. Misalnya, perampokan yang mulai marak. Perampokan itu adakalanya disertai kekerasan fisik. Tragedi pembagian zakat yang menewaskan setidaknya 21 orang di Pasuruan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu adalah bagian dari dampak kemiskinan.
Masalahnya bisa menjadi makin rumit ketika kaum miskin itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik, terutama menjelang pemilihan Presiden oleh para pialang politik yang berwatak Machiaveli. Yakni, dengan memberikan penyaluran energi bagi kaum miskin untuk menghalalkan segala cara demi suksesnya perebutan kekuasaan, termasuk dengan menciptakan kekerasan, peperangan, dan anarkisme. Dengan demikian, hal itu cenderung melahirkan konflik politik yang makin besar.
Dalam kondisi masyarakat yang demikian tertekan, jangan heran jika hanya dengan kabar angin saja, masyarakat akan langsung tersulut untuk melakukan tindak kekerasan. Tanpa ba-bi-bu masyarakat akan membentuk kerumunan, kemudian melakukan kekerasan dan anarkisme sebagai bentuk eskapisme sosial sebagai wujud ketidakmampuan mendorong perubahan ekonomi-politik di pusat kekuasaan. Hal itu tentu saja membahayakan integritas bangsa.
Karena itu, permasalahan kemiskinan ini harus segera mendapatkan perhatian serius, terutama oleh pemerintah. Meski demikian, elemen masyarakat yang kompeten seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan partai politik juga harus dilibatkan guna menuntaskan masalah kemiskinan.
Mengakhiri kemiskinan tentu saja tidak melulu memberikan bantuan uang atau menyediakan
lapangan pekerjaan semata. Yang terpenting saat ini, di masa krisis seperti sekarang ini adalah menciptakan kreativitas dan daya tahan ekonomi yang kukuh untuk terus bertahan hidup. Semangat semacam itulah yang semestinya dipupuk dalam benak masyarakat.
Karena itu, penting untuk memberikan pelatihan-pelatihan gratis mengenai bagaimana menggali potensi diri. Dengan mengetahui potensi itu, masyarakat bisa dibimbing untuk menghasilkan suatu yang kreatif dan menghasilkan uang.
Bakat itu menghinggapi orang tanpa diundang. Bakat main bola seperti Ronaldo mungkin diam-diam dimiliki seorang penganggur yang tinggal di Rusun Penjaringan. Seorang Karl Marx yang lain bisa saja sekarang sedang mengais sampah di pinggiran sungai. Atau, salah seorang anak pengemis di Surabaya ternyata berbakat menjadi komposer besar seperti Zubin Mehta. Dan, hal ini perlu juga melibatkan para psikolog dan para motivator ulung untuk melejitkan potensi kaum miskin.
Dengan begitu, upaya mengentaskan kemiskinan bisa dilakukan dengan menggali potensi diri
untuk menghasilkan pekerjaan yang kreatif. Perniagaan, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, seni dan sastra, olahraga, dan pelayanan sosial, misalnya, bisa dikelola "sesuai kemampuan" untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai jual.
Di samping itu, penting juga kiranya membangun mental progresif para elite politik, birokrat, dan pejabat untuk peduli pada nasib kaum miskin. Selain itu, perlu juga menahan diri untuk melakukan korupsi, penggusuran, perampasan tanah, kebohongan lewat kampanye politik, dan politik uang dalam upaya menempa diri menuju kepemimpinan sejati.
Pemimpin yang sejati tidak melihat batas-batas golongan dan kepentingan. Ia berkuasa tetapi tidak menguasai; kaya tetapi tidak memiliki; jujur tetapi rendah hati; berbicara melalui kerja; termasyhur tetapi berlaku biasa. Terakhir, ia terpanggil untuk memimpin karena hati nurani dan jeritan kebutuhan rakyatnya sendiri (Jacob Sumardjo, 2003). Dengan begitu, kemungkinan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan makin terbuka lebar.
Tentang Penulis
Senin, 06 Oktober 2008
Mewaspadai Anomie Urbanisasi
Dimuat di SURABAYA POST, 3 Oktober 2008
Oleh: Edy Firmansyah
Urbanisasi merupakan salah satu permasalahan kota besar menjelang dan pasca lebaran selain meningkatnya angka kriminal. Angka urbanisasi tiap tahun selalu meningkat tajam.
Di Surabaya misalnya, berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya, dengan menggunakan metode sampling, laju pertumbuhan urbanisasi pasca lebaran 2007 mencapai 1,8 persen dari total penduduk 2,8 juta jiwa atau sekitar 50.400 jiwa. Sampel tersebut diambil dari responden pendatang yang masuk ke Surabaya melalui enam titik utama, yaitu Terminal Purabaya, Terminal Oso Wilangun, Stasiun Pasar Turi, Stasiun Gubengm Stasiun Wonokromo dan Pelabuhan Tanjung Perak Zamrud. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data laju urbanisasi tahun 2006 yang dicatat Badan Pusat Statistik, yakni hanya mencapai 32.912 jiwa. (Kompas Jatim, 10/09/08). Dan sebagaima fenomena gunung es, tidak menutup kemungkinan angka diatas bisa saja bertambah dua kali lipat atau lebih.
Padahal menurut Emile Durkheim, jika kondisi ini dibiarkan maka akan menimbulkan anomie, yakni suatu keadaan dimana nilai lama ditinggalkan demi meraih nilai baru yang belum mengakar kuat di masyarakat. (Arif Budiman dalam Nurdin, 1982). Yang terjadi kemudian sebuah kehancuran. Barangkali dalam benak masyarakat urban, berbondong-bondong pergi ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya guna meraih harapan dan cita-cita untuk memperoleh pekerjaan demi mencapai masa depan kehidupan yang lebih baik. Namun, tak pernah dipikirkan bahwa desa kehilangan sumber daya manusia untuk mengelola sawah dan ladang, sehingga tanah menjadi kering dan tak bisa lagi dijadikan tempat bergantung hidup.
Sedangkan kota mulai kelebihan penduduk yang berakibat semakin mudah terjadi konflik. Betapa tidak, 
dengan membengkaknya masyarakat urban itu tak heran jika kondisi perkotaan di Surabaya semrawut. Rumah-rumah berdempet-dempet, kendaraan bermotor bertambah drastis. Makanya jangan heran jika kebakaran dan macet selalu menjadi fenomena yang tidak asing di Surabaya. Belum lagi masalah perumahan-perumahan kumuh, PKL, anak jalanan dan prostitusi yang tak kunjung tuntas. 
Sebenarnya apa yang memaksa masyarakat urban itu berbondong-bondong ke kota? Padahal cerita soal kegagalan masyarakat urban mengais rejeki di kota besar jauh lebih banyak dibandingkan dengan cerita sukses masyarakat urban. Tak henti-hentinya media cetak dan elektronik menayangkan betapa kejamnya kota besar. Jumlah pengangguran kota besar yang kian membengkak, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya adalah sekilas gambaran kehidupan kota besar.
Karena tak heran jika Sastrawan sekaliber Pramodya Ananta Toer melarang keras masyarakat daerah mengadu nasib ke Jakarta. Dalam esai panjangnya berjudul Djakarta Pram memberi warning pada masyarakat yang hendak melakukan urbanisasi. “…Jangan mengadu nasib ke Jakarta (baca: kota besar) jika tidak memiliki kemampuan lebih. Karena kalian hanya akan menjadi kuda. Menjadi roda kota besar. Dan ketika kembali ke kampung halaman, kalian akan menjadi sampah. Sampah-sampah itu jumlahnya bakal lebih banyak dari korban revolusi,…”
Tapi siapa peduli. Urbanisasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Inilah yang disebut Yusraf Amir Piliang (dalam Idi Subandy Ibrahim, 2004) sebagai ’ketidaksadaran massa.’ Ketidaksadaran massa ini lahir dari perkembangan kapitalisme tingkat tinggi yang merasuk ke berbagai lini kehidupan masyarakat. Melalui kotak ajaib bernama televisi, masyarakat digerakkan untuk percaya bahwa segala yang berasal dari ’desa’ adalah sesuatu yang usang. Dan merupakan hukum sejarah bahwa yang usang itu akan diganti yang baru, yang modern. Nah, kota-lah yang kini menjadi pusat segala modernitas itu. 
Untuk bisa menjadi manusia modern, kota adalah pilihan satu-satunya. Gambaran tersebut sengaja dibenamkan kapitalisme lewat tayangan sinetron dan cerita indah para selebritis. Untuk apa? apalagi jika bukan untuk percepatan laju produksi dan konsumsi. Semakin banyak massa mengambang di kota besar, semakin mudah barang-barang produksi menguap.
Di samping itu, kondisi serba sulit yang dihadapi masyarakat desa semakin mempercepat terjadinya proses ketidaksadaran massa tersebut. Cerita sedih soal tanaman padi yang diserang hama, gagal panen karena kekeringan, harga pupuk yang mahal, dan banjir yang menghancurkan tembakau sudah menjadi berita sehari-hari para petani di desa. Sehingga wajar jika banyak diantara kaum tani berpendapat; ”apalagi yang bisa diharapkan hidup di desa?” ditengah keputusasaan itulah urbanisasi dijadikan solusi memperbaiki nasib.
Sayang, fenomena inilah yang luput dari perhatian publik terutama pemerintah. Pemerintah masih menggunakan paradigma lama dalam menganalisa urbanisasi. Bahwa satu-satu pemicu adalah kesenjangan ekonomi. Sehingga solusi yang diambil seakan tak mampu membendung arus urbanisasi. Misalnya, salah satu solusi yang diambil Pemerintah Kota Surabaya untuk membendung arus urbanisasi adalah memperketat syarat pengajuan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Yang diantaranya akan memuat persyaratan jaminan tempat tinggal dan pekerjaan bagi pemohon. (Kompas Jatim, 10/09/08). Hanya saja siapa yang bisa menjamin adanya manipulasi data dan kongkalikong dengan petugas capil. Bukankah semakin membludaknya pemohon SKTS justru menjadi ’proyek’ bagi petugas capil untuk menambah penghasilan mereka?
Sampai disini saya sepakat dengan Pram bahwa cara membendung urbanisasi adalah memberikan rasa aman bagi masyarakat desa untuk menyambung hidup mereka. Misalnya, distribusi bibit, irigasi dan pupuk lancar, serta memberikan bekal kemampuan dalam penguasaan teknologi tepat guna. Dan yang diperlukan untuk itu adalah tenaga-tenaga muda yang ahli dibidang sosial, politik, ekonomi dan tehnologi. Sehingga desa mampu menjadi sumber kegiatan sosial, sumber kesadaran politik dan sumber penciptaan dan latihan kerja. 
Inilah yang disebut pembangunan bebasis lokalitas. Karena itu, penyebaran pendidikan, kesehatan, teknologi, serta informasi harus berimbang antara kota dan desa. Artinya fokus pembangunan kota dan desa harus merata, tak ada diskriminasi. Sehingga kualitas SDM sebagai ujung tombak mengelola sumber daya alam desa lebih maksimal. Sehingga nantinya masyarakat desa tak perlu lagi berbondong-bondong ke kota hanya untuk sekedar mencari sesuap nasi.
Hanya saja masalahnya, pembangunan yang digalakkan pemerintah masih saja menjadikan kota sebagai pusat segala. Dan inilah yang menjadikan kaum urban dan kota besar ibarat gula dan semut.***
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy). Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.
%5B1%5D)
